Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk mengatasi masalah pencemaran udara yang semakin parah di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajarannya, salah satunya menerapkan hybrid work untuk mengaktifkan kembali Work from Home (WFH).
Ketua Partai Buruh Saeed Iqbal menilai sistem work from home (WFH) tidak adil, karena polusi udara bukanlah penyakit, dan penyebab polusi udara itu sendiri banyak faktor.
Faktor pertama adalah keberadaan PLTU yang dikabarkan berlokasi di dekat Jakarta. Faktor kedua disebabkan oleh kendaraan bermotor.
Saeed Iqbal dari pusat mengatakan, “Ini tidak adil, karena polusi udara bukan penyakit, jadi siapa penyebab polusi udara? Banyak faktor. Dari berbagai informasi, keberadaan PLTU di sekitar Jakarta menambah beban polusi udara. .” Konferensi Pers Partai Buruh, Senin (21/8/2023).
“Kedua, asap dari kendaraan bermotor. Pejabat tidak menggunakan angkutan umum. Tidak perlu pejabat. Tingkat 1, 2, dan 3 semuanya menggunakan mobil. Dan kendaraan bermotor ini adalah kendaraan pekerja. Mengapa? Karena biaya transportasi masih mahal sekali. Mereka pakai sepeda. Sepeda motor. Di kampung-kampung tidak ada angkot, jadi dia pakai sepeda motor. Jadi ada puluhan juta orang yang bekerja di Jakarta, langsung dari Boditapek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), bukan Jakarta. , Jakarta.”
Saeed Iqbal bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada para pekerja pabrik jika pemerintah mengaktifkan kembali WFH untuk pekerja kantoran di Jakarta. Ia mengatakan, jika memang ingin melakukan WFH, perlu mengatur jam kerja, karena tidak mungkin pabrik libur.
“Misalnya kalau biasanya ada dua shift, shift pertama sehari, shift kedua libur. Besok shift pertama libur, shift kedua kerja. Ini aturan jam kerjanya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pekerja pabrik bukan manusia?” katanya. .. Kebijakan macam apa ini .. Ada ketidakadilan dan diskriminasi .. ..
Jadi, terus, kalau WFH memang ingin dipadamkan karena polusi udara, WFH juga harus diterapkan ke pabrik-pabrik dengan konsekuensi pembatasan jam kerja.
Selain itu, Saeed Iqbal menilai buruh pabrik juga harus mendapat perlindungan. “Sudah tahu polusi udara itu WFH, dan pekerja di pabrik tidak perlu perlindungan? Dengan sepeda motor lagi, terbuka kan, kalau mobil masih menguntungkan,” lanjutnya.
Dia mencontohkan, “Misalnya di Pulogadung, Transjakarta datangnya di depan jalan raya, lalu apa yang dibawa ke sana? pabrik ini?”
Untuk itu, Saeed Iqbal meminta agar para pekerja dilengkapi dengan masker dan pemeriksaan kesehatan rutin, baik yang dibiayai Pemda DKI Jakarta maupun perusahaan tempat pekerja bekerja.
“Mau perusahaan sediakan masker? Atau Pemda DKI Jakarta Gubernur PJ mau sediakan masker? Pemeriksaan MCU (pemeriksaan kesehatan) rutin. Ini penyakit, ini udara, rutin masuk kerja untuk bernapas udara tercemar. Apakah pekerja benar-benar tidak membutuhkan perlindungan?” Jadi selain masker, dia juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan setiap bulan, bukankah itu efek dari polusi udara?”
[Gambas:Video CNBC]
Artikel berikutnya
PNS WFH DKI Kembali Mulai September, PNS Masuk?
(menyelipkan)